Anggota Bawaslu Ajak Pemilih Milenial Untuk Tidak Golput

Anggota Bawaslu Ajak Pemilih Milenial Untuk Tidak Golput

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak kalangan pemilih milenial untuk tidak menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilu serentak 2019. “Pemilih milenial ini jumlahnya sangat signifikan pada Pemilu nanti. Diperkirakan menyentuh 60 Juta pemilih. Jadi, harus menyalurkan haknya. Jangan Golput, karena Satu suara sangat berharga dalam menentukan arah bangsa 5 Tahun ke depan,” kata Fritz dalam Diskusi Publik di UGM Yogyakarta, Sabtu (26/01/2019). Fritz menuturkan, pemilih milenial bisa menjadi garda terdepan dalam menentukan proses demokrasi yang baik. Pemilih milenial ialah jiwa muda yang harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu. Menurut dia, generasi milenial kemungkinan akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilu Presiden 2019. “Jadi, saya pribadi dan atas nama Bawaslu mengajak kalangan pemilih milenial untuk aktif dan ikut serta menyukseskan gelaran Pemilu yang akan dilangsungkan 17 April mendatang. Jangan Golput karena itu bukan pilihan terbaik,” tegas Fritz. Selain itu, Fritz juga menegaskan bahwa, semua pihak punya tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. “Pemilu jangan hanya dibebankan kepada penyelenggara. Semua harus punya andil dan peran. Masyarakat selaku pemilih harus juga aktif ikut mengawasi demi terselenggaranya Pemilu yang demokratis,” tutup dia.
Read More
Perempuan Dan Pemilih Pemula Sasaran Politik Uang

Perempuan Dan Pemilih Pemula Sasaran Politik Uang

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia “Partisipasi Politik Perempuan dalam Kerangka Pencapaian SDG’s", di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1/2019). “Kalau perempuan dipengaruhi oleh politik uang maka akan memengaruhi perolehan suara caleg perempuan oleh perempuan itu sendiri. Hal ini harus kita jadikan titik rawan dan potensi pelanggaran,” jelas Koordinator Divisi Penindakan ini. Oleh karena itu, sambung Dewi,  untuk mencegah politik uang, perempuan harus berada di lapangan melakukan pemantauan dan pengawasan. Dewi mencontohkan Bawaslu sudah pernah melakukan sebuah gerakan yaitu patroli pengawasan di minggu tenang dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Menurut Dewi, patroli pengawasan punya efek yang sangat baik. Bahkan ICW mengakui Bawaslu berhasil membuat begitu banyak uang tidak beredar di masyarakat karena jajaran Bawaslu berada di lapangan. Selanjutnya Dewi menerangkan bahwa politik uang tidak terjadi di ruang terbuka, tetapi sering terjadi di ruang tertutup. Bisa jadi perempuan adalah bagian dari sasaran politik uang yang berada di ruang privat. “Tentu kesadaran bersama akan menjadi salah satu yang dapat mencegah terjadinya politik uang. Politik uang adalah racun dalam proses Pemilu, kejahatan besar dalam Pemilu karena dia menciderai kemurnian suara rakyat. Pemantau pemilu harus punya pengetahuan yang cukup dalam mendeteksi titik rawan dan potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu,” pungkas Dewi.
Read More
Abhan: Netralitas TNI, Polri Dan ASN Harga Mati Dalam Pemilu

Abhan: Netralitas TNI, Polri Dan ASN Harga Mati Dalam Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, netralitas TNI, Polri dan ASN menjadi harga mati demi terselenggaranya Pemilu serentak 2019 secara demokratis. “Untuk mewujudkan Pemilu 2019 secara damai dan sukses, saya rasa netralitas TNI, Polri dan ASN sangat dibutuhkan. Netralitas TNI, Polri, dan ASN mnjadi harga mati,” sambung Abhan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Persiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Jakarta, Selasa (29/01/2019). Ia mengatakan, jika ketiga Instansi ini mampu menjaga wibawanya sebagai pihak yang netral, dan ditambah KPU-Bawaslu disemua tingkatan taat terhadap aturan main pelaksanaan Pemilu, maka Pemilu demokratis akan terwujud. “Jika netralitas TNI-Polri, dan ASN yang sangat diharapkan ditengah masyarakat dipegang teguh, serta penyelenggara taat aturan, Saya yakin Pemilu serentak yang dilangsungkan pada 17 April mendatang akan berjalan sukses dan demokratis,” tegas mantan Ketua Bawaslu Jateng itu. Dalam kesempatan ini Abhan juga menyampaikan indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 yang telah dilaunching oleh Bawaslu. Abhan mengatakan, IKP dilahirkan oleh Bawaslu bertujuan untuk memetakan potensi pelanggaran dalam Pemilu 2019 dan mencegah sedini mungkin. Selain Ketua Bawaslu RI Abhan, turut hadir sebagai pembicara dalam Rapim TNI-Polri ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Unggung Cahyono, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Noor Rachmad.
Read More
Masyarakat Harus Berani Melapor Jika Melihat Pelanggaran Pemilu

Masyarakat Harus Berani Melapor Jika Melihat Pelanggaran Pemilu

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu yang diharapkan Bawaslu yaitu masyarakat selalu berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi pelanggaran Pemilu oleh peserta Pemilu. “Bawaslu harap masyarakat tidak takut terhadap ancaman untuk melapor jika ada indikasi pelanggaran Pemilu. Ayo laporkan ke Bawaslu siapapun pelakunya,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan, di The Auditorium Kantor Bupati Bone Bolango, Kamis (31/01/2019). Menurut Fritz, masyarakat jangan cuma membagikan di media sosial jika ada dan melihat pelanggaran Pemilu oleh peserta maupun timnya. Ia mengatakan, tidak akan menyelesaikan masalah jika masyarakat menyaksikan langsung adanya pelanggaran Pemilu tetapi hanya membagikan di akun media sosial tanpa melaporkan langsung ke Bawaslu. “Jika melihat terus diupload di media sosial dengan caption ‘wah ada pelanggaran Pemilu nih, mana Bawaslu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat harus berani melaporkan langsung siapa pelakunya. Laporkan dengan identitas pelapor yang jelas supaya setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” tegas Fritz. Dalam kesempatan ini, Fritz juga mengingatkan masyarakat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Masyarakat harus cerdas. Jika ada informasi atau berita yang belum tentu ada kebenarannya jangan asal membagikan. Harus hati-hati karena pihak yang hanya membagikan pun akan dikenakan sanksi pidana jika infromasi atau berita tersebut hoax. “Di tahun Pemilu masyarakat harus lebih teliti dan cermat. Kesalahan kecil fatal akibatnya. Jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban hoax. Tangkal dan hindari berita dan informasi hoax supaya Pemilu 2019 terselenggara dengan sukses tanpa hoax,” ujarnya. Seminar Kebangsaan ini turut dihadiri Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD, Ketua DKPP Harjono, Bupati Bone Bolango, Bawaslu Gorontalo, KPU Gorontalo, Bawaslu Bone Bolango, pihak Kepolisian, TNI, perwakilan seluruh Partai Politik, Camat dan Kepala Desa se-Bone Bolango, Mahasiswa, dan Masyarakat Bone Bolango.
Read More
Bawaslu Ajak Generasi Milenial Awasi Pemilu

Bawaslu Ajak Generasi Milenial Awasi Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak generasi milenial untuk mengawasi Pemilu 2019. Partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu bisa berupa pemberian informasi awal ketika terjadi pelanggaran. “Partisipasi generasi milenial bisa berupa turut melaporkan pelanggaran pemilu,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam Talk Show Milenial Memilih di Kantor IDN Times, Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Afif menyampaikan beberapa cara yang bisa dilakukan pemilih pemula untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki aplikasi Gowaslu untuk menyampaikan informasi pelanggaran di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Bawaslu mengembangkan banyak aplikasi praktis, supaya teman milenial dapat memberi informasi dengan syarat ada identitas pelapor,” jelas Afif. Dalam kesempatan tersebut mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu memaparkan, Bawaslu mempunyai tiga fungsi yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tiap bulan terdapat ratusan laporan dugaan pelanggaran. Pelanggaran paling berat adalah pidana politik uang, dimana sanksinya adalah pencoretan nama. “Pengalaman Pilkada serentak yang lalu, adanya patroli anti politik uang di masa tenang bisa memunculkan dampak psikologi bagi pemberi dan penerima,” tegasnya. Penulis dan foto : Nurisman
Read More

Berita

Anggota Bawaslu Ajak Pemilih Milenial Untuk Tidak Golput

Anggota Bawaslu Ajak Pemilih Milenial Untuk Tidak Golput

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak kalangan pemilih milenial untuk tidak menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilu serentak 2019. “Pemilih milenial ini jumlahnya sangat signifikan pada Pemilu nanti. Diperkirakan menyentuh 60 Juta pemilih. Jadi, ...

Read More
Perempuan Dan Pemilih Pemula Sasaran Politik Uang

Perempuan Dan Pemilih Pemula Sasaran Politik Uang

Depok, Badan Pengawas Pemilu – Politik uang menjadi pelanggaran yang rentan terjadi pada masa minggu tenang. Yang biasa menjadi sasaran politik uang adalah perempuan dan pemilih pemula. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pada Rapat Koordinasi Nasional Koalisi Perempuan Indonesia ...

Read More
Abhan: Netralitas TNI, Polri Dan ASN Harga Mati Dalam Pemilu

Abhan: Netralitas TNI, Polri Dan ASN Harga Mati Dalam Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, netralitas TNI, Polri dan ASN menjadi harga mati demi terselenggaranya Pemilu serentak 2019 secara demokratis. “Untuk mewujudkan Pemilu 2019 secara damai dan sukses, saya rasa netralitas TNI, Polri dan ASN sangat ...

Read More
Masyarakat Harus Berani Melapor Jika Melihat Pelanggaran Pemilu

Masyarakat Harus Berani Melapor Jika Melihat Pelanggaran Pemilu

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu yang diharapkan Bawaslu yaitu masyarakat selalu berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi pelanggaran Pemilu oleh peserta Pemilu. “Bawaslu harap masyarakat tidak takut ...

Read More
1 2

Buku Saku Bawaslu

    Perbawaslu Terbaru

      Agenda Kegiatan

      Oktober 2019
      S S R K J S M
      « Apr    
       123456
      78910111213
      14151617181920
      21222324252627
      28293031